Asal Usul Berdirinya Kabupaten Jayawijaya Papua
Sunday, July 28, 2019
Add Comment
Kabupaten Jayawijaya adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Wamena yang terletak di Lembah Baliem.
Lembah Baliem lebih terkenal sehingga banyak orang menyebut Lembah Baliem identik dengan Jayawijaya atau Wamena. Dalam literatur asing Lembah Baliem juga sering disebut sebagai Lembah Agung.
SEJARAH AWAL KABUPATEN JAYAWIJAYA
Sejarah Kabupaten Jayawijaya sangat berhubungan erat dengan sejarah perkembangan gereja di wilayah ini, karena daerah ini adalah daerah terisolasi dari dunia luar, tetapi sejak tahun 1950-an misionaris mulai berdatangan dan mulai melakukan penginjilan di daerah ini.
Lembah Baliem ditemukan secara tidak sengaja, ketika Richard Archbold, ketua tim ekspedisi yang disponsori oleh American Museum of Natural History melihat adanya lembah hijau luas dari kaca jendela pesawat pada tanggal 23 Juni 1938. Penglihatan tidak sengaja ini adalah awal dari terbukanya isolasi Lembah Baliem dari dunia luar.
Tim ekspedisi yang sama di bawah pimpinan Kapten Teerink dan Letnan Van Areken mendarat di Danau Habema. Dari sana mereka berjalan menuju arah Lembah Baliem melalui Lembah Ibele dan mereka mendirikan basecamp di Lembah Baliem.
Pada tanggal 20 April 1954, sejumlah missionaris dari Amerika Serikat, termasuk di dalamnya Dr. Myron Bromley, tiba di Lembah Baliem. Tim misionaris ini menggunakan pesawat kecil yang mendarat di Sungai Baliem, tepatnya di Desa Minimo dengan tugas utama memperkenalkan agamaNasrani ke Orang Dani di Lembah Baliem. Stasiun Misionaris Pertama didirikan di Hitigima.
Selama 7 (tujuh) bulan mereka mendirikan landasan pesawat terbang pertama. Beberapa waktu kemudian misionaris menemukan sebuah areal yang ideal untuk dijadikan landasan pendaratan pesawat udara. Areal landasan pesawat terbang itu terletak berbatasan dengan daerah Suku Mukoko dan di areal inilah mulai dibangun landasan terbang yang kemudian berkembang menjadi landasan terbang Wamena saat ini.
Pada tahun 1958 Pemerintah Belanda mulai kekuasaannya di Lembah Baliem, dengan mendirikan pos pemerintahannya di sekitar areal landasan terbang, namun kehadiran Belanda di Lembah Baliem tidak lama, karena melalui proses panjang diawali dengan ditandatanganinya dokumen Pepera pada tahun 1969, Irian Barat kembali ke Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Pemerintah Belanda segera meninggalkan Irian Barat (Papua).
Kabupaten Jayawijaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Berdasarkan pada Undang-undang tersebut, Kabupaten Jayawijaya terletak pada garis meridian 137°12'-141°00' Bujur Timur dan 3°2'-5°12' Lintang Selatan yang memiliki daratan seluas 52.916 km², merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Irian Barat (pada saat itu) yang wilayahnya tidak bersentuhan dengan bibir pantai.
PEMEKARAN WILAYAH
Mengingat luasnya wilayah ini, Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mulai mengupayakan pemekaran wilayah. Dimulai dengan pemekaran desa, pemekaran kecamatan dan pemekaran kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan diberlakukannya Otonomi Khusus di Papua, maka khusus di Provinsi Papua (dan kemudian juga di Provinsi Papua Barat), istilah kecamatan diganti menjadi distrik dan desamenjadi kampung.
Pemekaran Kabupaten dilakukan mulai tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dengan membentuk tiga kabupaten baru yaitu Kabupaten Tolikaradengan ibu kota Karubaga, Kabupaten Pegunungan Bintang dengan ibu kota Oksibil dan Kabupaten Yahukimo dengan ibu kota Dekai. Sementara Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk tetap beribu kota di Wamena di Lembah Balim.
Pemekaran kabupaten kedua adalah pada tahun 2008, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sebagian wilayah kabupaten pemekaran pertama. Dimekarkan empat kabupaten baru yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 12 Juni 2008 di Wamena. Keempat kabupaten yang baru dimekarkan itu masing-masing berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pemekaran Kabupaten Mamberamo Tengah dengan ibu kota Kobakma, meliputi Distrik Kobakma, Kelila, Eragayam, Megambilis dan Ilugwa. Batas-batas wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebelah utara berbatasan dengan Distrik Membramo Hulu (Kabupaten Mamberamo Raya).
Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Elelim dan Abenaho (Kabupaten Yalimo). Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Wolo dan Bolakme Kabupaten Jayawijaya, sebelah barat berbatasan dengan Distrik Bokondini dan Kembu (Kabupaten Tolikara).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemekaran Kabupaten Yalimo, dengan ibu kota Elelim, meliputi Distrik Elelim, Apalapsili, Abenaho, Benawa dan Welarek. Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Walelagama dan Kurulu (Kabupaten Jayawijaya), sebelah barat berbatasan dengan Distrik Kobakma dan Megambilis (Kabupaten Mamberamo Tengah).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang pemekaran Kabupaten Lanny Jaya, dengan ibu kota Tiom, meliputi Distrik Tiom, Pirime, Makki, Gamelia, Dimba, Melagineri, Balingga, Tiomneri, Kuyawage dan Poga. Dengan batas-batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Distrik Kanggime, Karubaga dan Goyage (Kabupaten Tolikara) serta Distrik Kelila (Kabupaten Mamberamo Tengah). Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Assologaima (Kabupaten Jayawijaya). Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Mbua, Yigi, Mugi, Mapenduma dan Geselama (Kabupaten Nduga), sebelah barat berbatasan dengan Distrik Ilaga (Kabupaten Puncak) dan Distrik Ilu (Kabupaten Puncak Jaya).
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2008 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Nduga. Dengan ibu kota Kenyam. Meliputi Distrik Kenyam, Mapenduma, Yigi, Wosak, Geselma, Mugi, Mbua dan Gearek. Batas wilayah Nduga meliputi sebelah utara berbatasan dengan Distrik Kuyawage, Balingga, Pirime dan Makki (Kabupaten Lanny Jaya). Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Pelebaga dan Wamena (Kabupaten Jayawijaya). Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Sawaerma (Kabupaten Asmat), sebelah barat berbatasan dengan Distrik Jila (Kabupaten Mimika). Daerah yang akan dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya adalah membentuk satu kota/kotamadya yaitu Kota Lembah Baliem.
PEMBANGUNAN DAERAH
Pada tanggal 10 Mei 2017 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau jalan Trans Papua, di Distrik Habema, Kabupaten Jayawijaya dengan mengendarai sendiri motor trail menyusuri jalan Trans Papua sepanjang kurang lebih 6 km yang belum diaspal. Jalan tersebut menghubungkan Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat (ruas Wamena menuju Agas) sepanjang 287 km, dan yang sudah diaspal 38 km.
Perjalanan dari Wamena menuju tempat acara yang berjarak 42 km, dilalui Presiden dengan menggunakan kendaraan roda 4 sepanjang 36 km. Sisanya 6 km, Jokowi mengendarai sendiri motor trail.
Presiden mengatakan, “Ini adalah adalah satu ruas dari 4.300 km Trans Papua yang dalam proses dibangun sudah selesai 3.800 yang sudah dibuka, dan kita harapkan total nantinya tahun 2019 sudah terbuka semuanya. Artinya sudah bisa dilewati tapi mungkin belum aspal." Dalam kesempatan itu, Presiden menambakan, untuk melengkapi pembangunan jalan Trans Papua itu, akan dibangun 35 jembatan dari Wamena menuju ke Agas. Turut mendampingi Presiden Jokowi hari itu antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Lembah Baliem lebih terkenal sehingga banyak orang menyebut Lembah Baliem identik dengan Jayawijaya atau Wamena. Dalam literatur asing Lembah Baliem juga sering disebut sebagai Lembah Agung.
SEJARAH AWAL KABUPATEN JAYAWIJAYA
Sejarah Kabupaten Jayawijaya sangat berhubungan erat dengan sejarah perkembangan gereja di wilayah ini, karena daerah ini adalah daerah terisolasi dari dunia luar, tetapi sejak tahun 1950-an misionaris mulai berdatangan dan mulai melakukan penginjilan di daerah ini.
Lembah Baliem ditemukan secara tidak sengaja, ketika Richard Archbold, ketua tim ekspedisi yang disponsori oleh American Museum of Natural History melihat adanya lembah hijau luas dari kaca jendela pesawat pada tanggal 23 Juni 1938. Penglihatan tidak sengaja ini adalah awal dari terbukanya isolasi Lembah Baliem dari dunia luar.
Tim ekspedisi yang sama di bawah pimpinan Kapten Teerink dan Letnan Van Areken mendarat di Danau Habema. Dari sana mereka berjalan menuju arah Lembah Baliem melalui Lembah Ibele dan mereka mendirikan basecamp di Lembah Baliem.
Pada tanggal 20 April 1954, sejumlah missionaris dari Amerika Serikat, termasuk di dalamnya Dr. Myron Bromley, tiba di Lembah Baliem. Tim misionaris ini menggunakan pesawat kecil yang mendarat di Sungai Baliem, tepatnya di Desa Minimo dengan tugas utama memperkenalkan agamaNasrani ke Orang Dani di Lembah Baliem. Stasiun Misionaris Pertama didirikan di Hitigima.
Selama 7 (tujuh) bulan mereka mendirikan landasan pesawat terbang pertama. Beberapa waktu kemudian misionaris menemukan sebuah areal yang ideal untuk dijadikan landasan pendaratan pesawat udara. Areal landasan pesawat terbang itu terletak berbatasan dengan daerah Suku Mukoko dan di areal inilah mulai dibangun landasan terbang yang kemudian berkembang menjadi landasan terbang Wamena saat ini.
Pada tahun 1958 Pemerintah Belanda mulai kekuasaannya di Lembah Baliem, dengan mendirikan pos pemerintahannya di sekitar areal landasan terbang, namun kehadiran Belanda di Lembah Baliem tidak lama, karena melalui proses panjang diawali dengan ditandatanganinya dokumen Pepera pada tahun 1969, Irian Barat kembali ke Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Pemerintah Belanda segera meninggalkan Irian Barat (Papua).
Kabupaten Jayawijaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Berdasarkan pada Undang-undang tersebut, Kabupaten Jayawijaya terletak pada garis meridian 137°12'-141°00' Bujur Timur dan 3°2'-5°12' Lintang Selatan yang memiliki daratan seluas 52.916 km², merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Irian Barat (pada saat itu) yang wilayahnya tidak bersentuhan dengan bibir pantai.
PEMEKARAN WILAYAH
Mengingat luasnya wilayah ini, Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mulai mengupayakan pemekaran wilayah. Dimulai dengan pemekaran desa, pemekaran kecamatan dan pemekaran kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan diberlakukannya Otonomi Khusus di Papua, maka khusus di Provinsi Papua (dan kemudian juga di Provinsi Papua Barat), istilah kecamatan diganti menjadi distrik dan desamenjadi kampung.
Pemekaran Kabupaten dilakukan mulai tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dengan membentuk tiga kabupaten baru yaitu Kabupaten Tolikaradengan ibu kota Karubaga, Kabupaten Pegunungan Bintang dengan ibu kota Oksibil dan Kabupaten Yahukimo dengan ibu kota Dekai. Sementara Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk tetap beribu kota di Wamena di Lembah Balim.
Pemekaran kabupaten kedua adalah pada tahun 2008, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sebagian wilayah kabupaten pemekaran pertama. Dimekarkan empat kabupaten baru yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 12 Juni 2008 di Wamena. Keempat kabupaten yang baru dimekarkan itu masing-masing berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pemekaran Kabupaten Mamberamo Tengah dengan ibu kota Kobakma, meliputi Distrik Kobakma, Kelila, Eragayam, Megambilis dan Ilugwa. Batas-batas wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebelah utara berbatasan dengan Distrik Membramo Hulu (Kabupaten Mamberamo Raya).
Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Elelim dan Abenaho (Kabupaten Yalimo). Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Wolo dan Bolakme Kabupaten Jayawijaya, sebelah barat berbatasan dengan Distrik Bokondini dan Kembu (Kabupaten Tolikara).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemekaran Kabupaten Yalimo, dengan ibu kota Elelim, meliputi Distrik Elelim, Apalapsili, Abenaho, Benawa dan Welarek. Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Walelagama dan Kurulu (Kabupaten Jayawijaya), sebelah barat berbatasan dengan Distrik Kobakma dan Megambilis (Kabupaten Mamberamo Tengah).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang pemekaran Kabupaten Lanny Jaya, dengan ibu kota Tiom, meliputi Distrik Tiom, Pirime, Makki, Gamelia, Dimba, Melagineri, Balingga, Tiomneri, Kuyawage dan Poga. Dengan batas-batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Distrik Kanggime, Karubaga dan Goyage (Kabupaten Tolikara) serta Distrik Kelila (Kabupaten Mamberamo Tengah). Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Assologaima (Kabupaten Jayawijaya). Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Mbua, Yigi, Mugi, Mapenduma dan Geselama (Kabupaten Nduga), sebelah barat berbatasan dengan Distrik Ilaga (Kabupaten Puncak) dan Distrik Ilu (Kabupaten Puncak Jaya).
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2008 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Nduga. Dengan ibu kota Kenyam. Meliputi Distrik Kenyam, Mapenduma, Yigi, Wosak, Geselma, Mugi, Mbua dan Gearek. Batas wilayah Nduga meliputi sebelah utara berbatasan dengan Distrik Kuyawage, Balingga, Pirime dan Makki (Kabupaten Lanny Jaya). Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Pelebaga dan Wamena (Kabupaten Jayawijaya). Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Sawaerma (Kabupaten Asmat), sebelah barat berbatasan dengan Distrik Jila (Kabupaten Mimika). Daerah yang akan dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya adalah membentuk satu kota/kotamadya yaitu Kota Lembah Baliem.
PEMBANGUNAN DAERAH
Pada tanggal 10 Mei 2017 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau jalan Trans Papua, di Distrik Habema, Kabupaten Jayawijaya dengan mengendarai sendiri motor trail menyusuri jalan Trans Papua sepanjang kurang lebih 6 km yang belum diaspal. Jalan tersebut menghubungkan Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat (ruas Wamena menuju Agas) sepanjang 287 km, dan yang sudah diaspal 38 km.
Perjalanan dari Wamena menuju tempat acara yang berjarak 42 km, dilalui Presiden dengan menggunakan kendaraan roda 4 sepanjang 36 km. Sisanya 6 km, Jokowi mengendarai sendiri motor trail.
Presiden mengatakan, “Ini adalah adalah satu ruas dari 4.300 km Trans Papua yang dalam proses dibangun sudah selesai 3.800 yang sudah dibuka, dan kita harapkan total nantinya tahun 2019 sudah terbuka semuanya. Artinya sudah bisa dilewati tapi mungkin belum aspal." Dalam kesempatan itu, Presiden menambakan, untuk melengkapi pembangunan jalan Trans Papua itu, akan dibangun 35 jembatan dari Wamena menuju ke Agas. Turut mendampingi Presiden Jokowi hari itu antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
0 Response to "Asal Usul Berdirinya Kabupaten Jayawijaya Papua"
Post a Comment